Jujur saja, sebenarnya saya bukan tipe yang suka menulis, apalagi dengan topik yang akan saya bahas kali ini. Saya yakin jari-jari saya akan kaget ketika menyadari bahwa hati saya tergerak untuk melakukan kegiatan yang paling buang-buang waktu bagi seseorang seperti saya, menulis. Saya juga menulis sih, namun menulis lagu, dan masa-masa kuliah saya selama ini hanya dihabiskan untuk kegiatan seni dan mencari perempuan yang mau mengurusi masa depan bersama saya #aheeey. Nah, lalu apa yang membuat hati ini begitu tergerak? The Answer is: I Saw BULLSHIT.
Langsung ya, beberapa waktu belakangan ada topik yang dibahas heboh oleh beberapa kalangan di Indonesia. Marak ya, marak, BBM (bahan bakar minyak) katanya mau naik harga. Oke terus kenapa? Sebenarnya bukan masalah BBM naiknya bung, jika mau dinaikkan terserah saja, namun salah satu penyebab utama kenapa BBM mau dinaikan ini membuat mahasiswa Ilmu Administrasi Negara seperti saya, dan mungkin banyak diantara kami, akan bengong. Bengong dan terenyuh tepatnya. Kenapa? Mungkin karena We Saw The BULLSHIT.
Salah satu penyebab yang digembar-gemborkan menjadi alasan dibalik naiknya harga BBM adalah kebocoran APBN. Oke buat yang belum pernah denger APBN, benda asing ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat sama pemerintah buat orang se-Indonesia loh. Kalangan tertentu dan Pemerintah mengklaim bahwa salah satu penyebab utama bocornya anggaran ini disebabkan oleh subsidi BBM yang dianggarkan oleh pemerintah. Menaikkan harga BBM akan menguragi subsidi BBM sehingga akan tercapai penghematan anggaran. Jika temen-temen surfing di Internet dan obrak-abrik info, akan ditemukan bahwa anggaran buat subsidi BBM ini sebesar Rp. 193,8 Trilliun. Jumlah yang banyak, jika dibelikan kerupuk, banjir kerupuk tuh satu RT saya. Nah, sampai disini akan saya tanyakan satu hal, benarkah subsidi BBM adalah penyebab kebocoran anggaran sehingga Pemerintah harus mengambil langkah sakti untuk menaikkan harga BBM guna mengurangi subsidinya?
Let’s see The BULLSHIT
Pertama, dalam anggaran itu terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kali ini, yaitu apa saja yang dianggarkan, keberpihakan Pemerintah, dan sumber pemasukan. Kedua, terdapat mis-metode dalam anggaran Negara yang diterapkan. Yuk, dibahas satu-satu.
Dalam anggaran Pemerintah tentunya tidak hanya terdapat anggaran subsidi BBM. Salah satu yang memiliki jumlah besar adalah anggaran belanja pegawai, yaitu dianggarkan sebesar Rp. 241,1 Triliun tahun 2013. Lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi BBM. Namun, kenapa pemerintah tidak memangkas belanja pegawai yang justru outcomes-nya hanya dinikmati oleh kalangan birokrat saja? Fakta kedua adalah mengenai pemasukan, IMF menduga bahwa kehilangan potensi pajak Indonesia mencapai 40%. Potensi pendapatan Pajak Indonesia sesungguhnya dapat memberikan sumbangan pemasukan yang tinggi terhadap Indonesia apabila diselenggarakan secara optimal. Namun, kenapa Pemerintah bukannya me-reform penyelenggaraan pajak agar pemasukan Negara mampu menutupi pengeluarannya, alih-alih merencanakan pencabutan subsidi BBM?
Menurut saya, jawabannya adalah masalah keberpihakan pemerintah. Saat akan melakukan reform penyelenggaraan pajak dan mereform penganggaran belanja pegawai yang akan banyak berkorban adalah Pemerintah. Reformasi Birokrasi dikedua bidang ini akan mengungkap banyak kasus korupsi dan ada kemungkinan si pembuat kebijakan akan terseret juga kedalam jeruji besi. Belanja pegawai ada pada rating yang tinggi karena ada banyaknya pegawai pemerintah di Indonesia yang harus di gaji dan beban pensiun. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan secara kualitas sangat menyedihkan. Untuk mengatasi hal ini perlu diadakan pemerataan dan pemangkasan jumlah PNS. Isu ini membuat Pemerintah harus berhadapan dengan internalnya sendiri. Jika pembaca pernah magang di kantor Pemerintahan, teman-teman akan langsung mengerti apa yang saya katakan disini. Banyak sekali kerugian Negara dan Kebocoran Anggaran untuk mebiayai PNS yang gabut bahkan sampai mereka pensiun. Belum lagi anggaran yang terbuang untuk ribuan perda-perda yang salah substansi pertahunnya karena tidak cakapnya PNS yang berwenang. Mereka ini adalah pengangguran terselubung dan merupakan beban Negara. Semua kerugian itu juga belum dihitung beserta kerugian eksternalitas yang mereka sebabkan. Selain itu, hal ini belum termasuk pengorbanan pemerintah jika berani mereform sektor pajak. Pertanyaan sederhana, sudikah Pemerintah melakukan itu semua demi optimalisasi anggaran?
Sesungguhnya akan lebih mudah mencabut subsidi BBM. Lawan yang dihadapi pemerintah hanyalah masyarakat Indonesia yang ramah dan pemaaf. Civil society yang terpecah belah seperti masyarakat Indonesia bukanlah tandingan Pemerintah, sehingga langkah ini akan jauh lebih mudah untuk diambil. Efektif. Dengan kata lain keberpihakan Pemerintah ada pada birokrat bukan masyarakat. Mereka akan memilih langkah yang mudah meskipun jumlah anggaran belanja pegawai lebih besar dari subsidi BBM. Lack of Political Will. Mereka akan tetap menaikkan harga BBM karena kebijakan tersebut memiliki banyak celah yang menguntungkan pemerintah. Legalisasi money politic misalnya.
Dengan menaikkan harga BBM maka akan diikuti juga dengan program BLT atau sejenisnya. Sehingga kebijakan populis itu akan memberi image positif bagi pemerintah di pemilu 2014 mendatang. Selain itu memberikan bantuan langsung sangat jauh dari konsep community development yang dalam jangka panjang justru membuat masyarakat lebih terpuruk. Jadi perlu diluruskan pemikiran mengenai menyelamatkan APBN dengan menaikkan harga BBM. That’s So BULLSHIT You Know?
Terakhir, adalah alasan kuat kenapa saya sangat ingin menulis mengenai hal ini. Sumber kebocoran anggaran yang utama sesungguhnya bukan dari apa saja yang dianggarkan, tetapi dari paradigma pembuatannya. Sebelum membahas lebih lanjut silahkan memahami dua sistem pembuatan anggaran berikut:
Line item budgeting
Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional budgeting. Line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi.
Penjelasan sederhana: Misalkan kepolisian menganggarkan membeli helikopter, beberapa senjata, Police Line, Mobil patrol, dan lain-lain. Fokus pada input. Pada era akuntabilitas info ini tidak ada artinya bagi masyarakat.
Performance Budgeting
Performance budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.
Penjelasan sederhana: Visi Kepolisian adalah mengurangi pemerkosaan di Jakarta. Barang yang dianggarkan untuk mencapai visi adalah helikopter, beberapa senjata, Police Line, Mobil patrol, dan lain-lain. Outcomes: pemerkosaan berkurang 40%.
Indonesia yang merupakan peradaban modern secara menarik masih menerapkan mekanisme Line Item Budgeting (LIB) dalam penyelenggaraan anggarannya. Dampak yang dialami oleh para birokrat adalah, kinerja yang buruk saat anggaran tidak terserap semua (artinya semua barang yang telah dianggarkan harus terbeli dan uang harus habis) dan anggaran kedepan akan dipotong jika anggaran tidak terserap dengan baik. Mudahnya, Pemerintah hanya memiliki dua pilihan status diakhir masa anggaran, status anggaran 0 atau defisit. Surplus akan dianggap sebagai kinerja buruk karena dianggap penyerapan anggaran instansi rendah
Sistem semacam ini yang menjadi dasar kebocoran anggaran. Bagaimana Indonesia bisa melunasi hutang jika anggaran negaranya mustahil surplus. Terlebih lagi di era desentralisasi seperti sekarang. Belakangan saya mendengar bahwa Indonesia mulai menerapkan Performance Based Budgeting (PBB), akan tetapi Indonesia adalah Prismatic Society, Masyarakat Feodal dalam sistem Modern sehingga hasilnya tetap kembali ke LIB.
Jadi, sebenarnya kita tidak perlu capek-capek menganalisa apakah BBM merupakan penyebab bocornya anggaran atau bukan. Semua yang akan dianggarkan, apapun yang dianggarkan, cepat atau lambat akan mengalami kebocoran anggaran selagi sistem LIB melekat pada Pemerintah Indonesia. Namun jika tetap ingin ngotot studi tentang apa yang dianggarkan, maka kita harus kembali pada pertanyaan kepada siapa Pemerintah kita berpihak?
Saya sudah menyampaikan opini bodoh saya mengenai masalah ini. Sekarang buat teman-teman silahkan menilai, apakah alasan kebocoran anggaran untuk menaikkan harga BBM ini memiliki dasar yang kuat. Dan buat Pemerintah, saya hanya ingin mengatakan Enough! WE SAW THE BULLSHIT!
Henov Iqbal Assidiq
Koordinator Kemahasiswaan BEM UI 2013
